Ambon – Demokrasi Maluku : Komisi IV DPRD Provinsi Maluku minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Maluku membenahi sistem Manajemen Pendidikan SMA Siwalima .Ujar Ketua komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary kepada saat on the spot di SMA Siwalima Rabu (4/10/2023).
Menurut politisi PDIP Maluku ini, sistem manajemen Pendidikan merupakan tanggung jawab utama itu ada di pemerintah daerah, dalam hal ini leading sektornya itu Dinas Pendidikan baik’ itu untuk seluruh SMA, SMK termasuk SMA siwalima.
Dijelaskan ini kesalahan di Dinas Pendidikan karena kami sudah kita bicarakan hal ini selama 2 tahun lalu antara dinas pendidikan dengan komisi IV tentang bagaimana pembenahan manajemen yang ada di SMA Siwalima ,baik itu sistem proses belajar mengajar maupun pengelolaan asrama
tidak dilaksanakan dengan baik oleh dinas.
Atapary menilai asrama putra maupun Putri standar kebersihan ini kita sudah bicara berulang-ulang, tetapi masih terus terulang lagi. ini berarti mungkin Ibu Kadis tidak pernah masuk sampai melihat masalah ini.
Mestinya sebagai Kadis harus secara rutin tinjau Sekolah ini,karena dibiayai oleh APBD dan menjadi barometer penilaian publik. mestinya kadis datang mengkroscek di sini sebagai penanggung jawab . ternyata standar ini belum layak.”ujarnya.
Sebenarnya bangun sistem manajemen konsepnya sederhana begitu juga dengan budaya kekerasan, ini sudah cukup lama kalau tadi kita interview dari beberapa siswa yang mereka melakukan kekerasan terhadap teman yang lain dan ini bukan salah mereka.
Dia mengaku ada sistem yang salah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem ini adalah Dinas Pendidikan. Ibu kadis harus turun berdialog, mendeteksi dan sebagai penanggung jawab harus membangun satu sistem dan harus diikuti oleh sekolah.
Selama ini menurut kita manajemen ini tidak jalan, kenapa dia berulang terus padahal ibu Kadis sudah menyatakan bahwa ini tidak lagi terjadi ,tetapi masih saja terjadi. Seharusnya yang perlu disalahkan dinas pendidikan karena tidak membangun satu sistem yang baik.
Padahal mengatur hal ini tanpa butuh anggaran hal ini hanya membangun karakter orang tanggung jawab orang tua ,guru pihak siswa dan ini adalah masuk bagian dari sistem pembelajaran yang ada di sini.
Bagaimana sains kebijakan dilakukan dengan sistem secara terpadu sehingga hal-hal yang sering terjadi bisa di antisipasi secara dini.”ungkapnya.
Hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua komisi IV Rovik Afifuddin, anggota Rostina, dan Hengki Pelata rombongan komisi didampingi Plh Kepala Sekolah SMA Siwalima Elysama Tahalea serta para guru
(*)
