Ambon – Mewakili Gubernur Maluku, Pieterson Rangkoratat Asisten Adminstrasi Umum Setda Maluku bersama Counsellor for Human Development Departement of Foreign Affairs and Trade Hannah Derwent, melaunching Program Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di Provinsi Maluku, pada Kamis 21 September 2023, berpusat di Swissbel Hotel.
Pieterson mengungkapkan dalam pemenuhan layanan dasar provinsi Maluku dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan. Kondisi geografis dan karakteristik kepulauan dengan penduduk yang tersebar hingga ke pulau-pulau kecil yang merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar membutuhkan upaya dan sumber daya yang tidak sedikit.
“Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya dan melakukan sejumlah kebijakan strategis dalam pemenuhan layanan dasar seperti peningkatan kapasitas SDM, penataan kelembagaan, serta memperluas kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan, untuk menunjang dan mempermudah aksesibilitas dan konektivitas.” Jelasnya.
Sejalan dengan arah pembangunan daerah provinsi Maluku, Rangkoratat mengatakan, kehadiran SKALA dengan penguatan elemen strategis berupa penguatan pengelolaan keuangan publik, standar pelayanan minimal, pengarus utamaan gender, inklusi sosial, penguatan pengelolaan sistem informasi untuk perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan berbasis data serta mendorong kepemimpinan lokal yang efektif.
Sementara itu Hannah dalam sambutannya menyampaikan, Peluncuran Skala diharapkan akan berjalan selama 8 tahun kedepan, sebagai kemitraan yang dijalin bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dimana skala akan fokus untuk mendukung direktorat-direktorat terkait, dalam mengatasi kesenjangan regional dengan memperkuat aspek desentralisasi, dalam hal fiscal dan tata Kelola.
“Saya sangat senang mengetahu bahwa Maluku menjadi salah satu dari 8 provinsi yang terpilih menjadi daerah program skala, saya kira ini merupakan pertanda baik untuk kemitraan ini dalam memperkuat kinerja Provinsi dan Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.” Ungkapnya.
Ia berharap, kemitraan ini akan memperkuat tata Kelola pemerintahan di Maluku, dengan memperkuat aspek perencaan, pembangunan, penganggaran dan belanja yang berkualitas terutama bagi Masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan Perempuan.
“Meskipun kami belum secara resmi mulai bekerja di Provinsi ini, saya memahami bahwa telah diadakan workshop di Maluku, workshop ini menyoroti pentingnya membangun akses terhadap data berkualitas untuk menghasilkan analisis yang kuat untuk pengambilan kebijakan, dan untuk merencanakan, memantau serta mengevaluasi pemberian layanan dasar secara efektif kepada Masyarakat di Maluku.” Terangnya.
Hannah mengatakan, tentunya untuk meningkatkan investasi di wilayah ini diperlukan sumber daya manusia yang kuat, dan hal ini dapat dicapai jika layanan dasar, tersedia secara baik di seluruh wilayah Maluku.
“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kini kami dapat memulai dukungan program skala di Maluku, untuk diketahui Skala merupakan program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia, yang hanya bisa teruwujud melalui dukungan dan kolaborasi luar biasa dari Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas.” Tutupnya.
Hadir juga pada kesempatan itu, Direktur Regional III kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandari, kepala bagian perencanaan, Ditjen Bina Pembangunan Kemendagri, Kasubag Advokasi Dan Kerja Sama Antar lembaga DJPK-Kemenkeu, Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan Stakeholder terkait lainnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dan penyerahan cinderamata. (Diskominfo Maluku)
