Ambon, Demokrasi Maluku :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMS) Provinsi Maluku, kena semprot dari anggota Komisi IV DPRD Maluku, dr Elviana Pattiasiana dalam rapat Komisi dengan mitra terkait dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2022, Jumat (28/4/2023).
Pattiasina dalam rapat tersebut mempertegas pada progran Jambore PKK yang ada pada Dinas Pemberdayaan yang menghabiskan anggaran Rp4,3 Miliar, namun tidak ada output apapun dari kegiatan tersebut.
“PKK ini hanya kesana untuk senang-senang, foto-foto selfi dan kemudian di posting di media sosial, tetapi tidak ada out put dari kegiatan itu kepada masyarakat,” ujar Pattiasina kesal.
Dirinya bahkan menyayangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMS) dan juga beberapa dinas yang ikut membiayai program PKK yang itu tidak ada hasilnya kepada masyarakat. Saya mau katakan ini sangat salah,” ujar Pattiasina lagi.
Lebih lanjut Pattiasina katakan, banyak program yang dirancang oleh dinas di tahun 2022 tetapi banyak yang salah sasaran. Dimana, masyarakat tidak menikmati hasil dari setiap program yang dilaksanaka
