Ambon, Demokrasi Maluku : Setelah melakukan pengawasan realisasi program dan kegiatan yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber pembiayaan lainya di tahun anggaran 2022 lalu. pada empat kabupaten dan kota, Komisi III DPRD Provinsi Maluku, kembali menggelar rapat koordinasi dengan mitra untuk kepentingan pengawasan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Empat kabupaten dan kota yang telah didatangi Komisi III untuk pengawasan tahap 1, yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kota Tual. Sementara, MBD yang masuk tahap 1 pengawasan Komisi yang membidangi infrastruktur dan keuangan itu, bakal melihat langsung program dan kegiatan mitra dalam waktu dekat.
Untuk itu, proses pengawasan di MBD berjalan efektif dan maksimal, Komisi III menggelar rapat koordinasi dengan mitra terkait seperti Dinas PUPR Maluku, Dinas Perhubungan Maluku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku, BPJN, dan BWS, serta mitra terkait lainya.
Rapat Koordinasi digelar di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Kamis (9/3/2023).
“Karena masih tersisa pengawasan tahap 1 di kabupaten MBD, sehingga komisi lagi fokus melakukan koordinasi yang baik dengan mitra untuk rapat bersama, baik untuk proyek yang dibiayai APBD provinsi maupun APBN,”kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Frangkois Orno, kepada awak media, Kamis (9/3/2023).
Apalagi, ingat Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya ini, ada sejumlah pengerjaan jalan dan jembatan di Pulau Masela, Pulau Babar dan tempat lain di Kabupaten MBD, karena ada enam ruas jalan di sana yang berstatus sebagai jalan nasional yang dikerjakan BPJN.
”Makanya perlu dilakukan koordinasi agar pengawasan ini berjalan efektif,”tandasnya.
Kendati begitu, calon anggota DPD RI daerah pemilihan Maluku ini, mengemukakan, pihak BPJN tidak menghadiri rapat koordinasi.
”Tadi BPJN tidak hadir dalam rapat koordinasi dan besoknya diundang lagi agar bisa dipastikan berapa besar anggaran 2022 untuk penanganan jalan nasional maupun jembatan di Kabupaten MBD. Proyek jalan dan jembatannya ada di Pulau Wetar, Pulau Kisar, Leti, Moa, Pulau Marsela, serta Pulau Babar,”jelasnya.
Soal, hasil pengawasan Komisi III di Aru, Tual, SBT, dan KKT, politisi PDIP ini mengaku, pihaknya belum melakukan evaluasi menyeluruh terkait kinerja setiap mitra dalam mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai APBN maupun APBD tahun anggaran 2022.
”Sudah ada kesepakatan nantinya setelah selesai dilakukan pengawasan tahap I baru dilakukan evaluasi kinerja, (*)
