Ambon, Demokrasi Maluku : Sebagian besar warga Kabupaten Buru dan Buru Selatan, saat ini masih hidup dibawah garis kemiskinan. Penyebab, mereka belum sejahtera karena pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan belum maksimal.
Akibatnya, mereka kesulitan beraktivitas memasarkan hasil sumber daya alam karena pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan belum terakses dengan baik.”Jadi memang pembangunan infratruktur di Buru dan Bursel, yang belum maksimal, sehingga angka kemiskinan masih tinggi,”kata Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Michiel Tasaney, kepada pers, Selasa (24/1/2023). di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Buru dan Bursel ini mengaku, pembangunan jalan dan jembatan menghubungkan dua kabupaten bertetangga itu, sudah terakses dengan baik.”Namun, pembangunan jalan dari ibukota kabupaten ke kecamatan dan desa serta Dusun, belum maksimal di bangun,”terangnya.
Menurut Tasaney, hasil pertanian warga Fakal, sempat dipasarkan di pasar moderen Frish di Kota Ambon.
”Tapi, warga kesulitan memobilisasi hasil pertanian. Sebab, jalan logging perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) jalanya terjal dan membahayakan bagi pengguna jalan. Saya akan mengusulkan agar jalan itu tidak lagi dipergunakan akan dihibahkan agar dibangun permanen oleh pemeirntah,”terangnya.
Untuk itu, dia berharap, pemerintah Provinsi Maluku, mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di dua daerah itu.
”Saya yakin kalau infrastruktur yang dibangun tentu berdampak bagi ekonomi masyarakat. Sebab, kalau jalan dan jembatan dibangun warga dengan mudah memasarkan hasil pertanian. Itu berarti dengan sendirinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”paparnya.
Tak hanya akses jalan dan jembatan yang mesti dibangun, Tasaney mengaku, program pemberdayaan masyarakat juga tidak tepat sasaran. “Akibatnya, program yang dicanangkan tidak berimplikasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Buru dan Bursel,”harapnya.
Karenanya, dia mengaku, diberbagai kesempatan selalu mengigatkan pemerintah provinsi Maluku, melalui instansi teknis terkait agar mengalokasikan anggaran membangun Buru dan Bursel kearah yang lebih baik.
”Kaki terus melakukan fungsi pengawasan, anggaran dan legislatif agar masyarakat Buri dan Bursel dapat meningkatkan ekonomi keluarganya. Nah, kalau ini kontinyi dilakukan, saya kira masyarakat Buru dan Bursel, sejahtera dan tidak lagi disebut daerah miskin,”demikian Tasaney.
