AMBON- Demokrasi Maluku : Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Samuel E. Huwae, S.sos, M.Si membuka kegiatan Sosialisasi Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2022 di Lantai VII kantor Gubernur Maluku, Selasa (22/3/2022).
Saat pembukaan Huwae didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, Asep Riyadi yang ditandai dengan pemukulan tifa.
Sosialisasi yang digelar BPS sangat penting dalam rangka menentukan pola konsumsi masyarakat dan diagram timbang sehingga ke depan angka inflasi di Provinsi Maluku dapat dihitung sebagai bahan pengambilan kebijakan Pemerintah.
Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie dalam sambutannya yang disampaikan Huwae mrmberikan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan sosialisasi ini.
” Atas nama Pemda Provinsi Maluku, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan pencatatan statistik, baik secara khusus maupun sektoral, sesuai peran masing-masing yang tentunya memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku,” ujar Sekda.
Menurutnya, salah satu indikator strategis yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah adalah angka inflasi, baik inflasi nasional maupun kabupaten/kota. Perhitungan angka inflasi, jelas Sekda dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.
Inflasi yang rendah dan stabil, sebut Sekda merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti penurunan daya beli, keputusan konsumsi atau investasi dan sebagainya.
Dalam upaya pengendalian inflasi tersebut, maka diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, serta instansi terkait melalui Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat daerah, yang dikenal dengan TPID, bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
Terkait output SBH , lanjut Sekda, adalah paket komuditas dan diagram timbang (bobot) yang perlu di update pada tahun 2022 melalui pelaksanaan SBH.
Di Provinsi Maluku, papar Sekda, sampel SBH tahun 2022 mencakup 3 kabupaten/kota yaitu Kota Ambon, Kota Tual dan Maluku Tengah.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari pelaksanaan SBH 2022 dibutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak.
“Untuk itu, kami mengharapkan adanya sinergi yang baik dari seluruh instansi/OPD pada jajaran Pemda Provinsi Maluku, maupun kabupaten/kota, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BPS sebagai penyelenggara kegiatan SBH 2022.
Kami juga menghimbau kepada pimpinan lembaga/instansi sipil, komandan krpolisian/TNI, Camat di Kota Ambon, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tengah, agar dapat membantu petugas SBH 2022 dengan memberikan himbauan kepada seluruh pegawai/anggota yang ada di bawah wilayah kerjanya, agar dapat menerima petugas SBH 2022 dengan baik, dan berpartisipasi aktif untuk mengisi dan menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar,” imbaunya.
Ia pun berharap, kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik, guna menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, serta perencanaan pembangunan Provinsi Maluku yang lebih baik.
“Karena sukses SBH 2022, sukses kita bersama, menuju Maluku maju,” tandas Sekda (Biro Administrasi Setda Maluku).
