MEA Siap Kelola PI Masela 10 Perse
Ambon, – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Maluku Energi Abadi (MEA), siap sedia Partisipasi Minat (PI) atau Hak Partisipasi 10 persen Blok Masela.
Hal ini, setelah Pemprov Maluku memastikan akan kesiapan BUMD tersebut.
Dengan hak ini, perusahaan yang 99 persen sahamnya dimiliki Pemprov Maluku itu, akan memerlukan 10 persen dari total biaya investasi pengembangan Blok Masela yang ditaksir mencapai USD20 miliar, atau sekitar Rp.300 triliun.
Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengungkapkan, pihaknya siap menjalankan prosedur sesuai kewenangan. Pemprov juga melaksanakan tahapan pelatihan sesuai aturan. Hingga saat ini, mereka sudah merampungkan prosedur tahap keenam, dari sepuluh tahapan yang diatur oleh pemerintah pusat.
“Pemprov tak akan melebihi kewenangan yang diatur dalam undang-undangan,” kata Murad di Jakarta, Rabu (31/3/2021).
Mantan Komandan Korps Brimob ini menjelaskan, tahapan keenam yang telah dituntaskan yakni, menerima surat penawaran dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Masela, yakni Inpex Masela, dan telah mengembalikan dokumen minat dan kesanggupannya.
“Dan saat ini, kami sedang memasuki tahapan ketujuh untuk mendapatkan Hak Partisipasi sebesar 10 persen dalam proyek Lapangan Abadi Masela,”
soal kebijakan, itu bukan kewenangan kami. Yg jelas kami melakukan tahapan berdasarkan peraturan yang berkaluku kewenangan provinsi. jelas Murad.
Sementara itu, Direktur Utama MEA Musalam Latuconsina, menjelaskan pihaknya siap melaksanakan tahapan ketujuh yakni Uji Tuntas alias Due Diligence. Tahapannya akan berlangsung maksimum enam bulan kedepan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek hukum, finansial, dan di bawah permukaan.
Pada Selasa (30/3/2021) kemarin, lanjut Musalam, pihaknya telah menyerahkan Dokumen Minat dan Kesanggupan kepada (KKKS) Masela yakni Inpex Masela Ltd. Nantinya, dengan perkiraan investasi Masela yang mencapai Rp300 triliun itu, maka investasi yang harus diselesaikan MEA mencapai Rp30 triliun.
“Untuk investasi pembangunan konstruksi lima tahun kedepan pada 2023 hingga 2028, maka kurang lebih berkisar Rp300 triliun. Jadi kalau memang PI 10 persen, ada beban yang dibebankan kepada Pemprov Maluku Rp30 triliun,” kata Musalam.
Dia berkata, nantinya PT. MEA akan tetap ikut memonitor perkembangan proyek agar porsi 10 persen itu bisa didapatkan. Untuk saat ini, perusahaan itu akan melakukan pembukaan data dengan Inpex untuk mengikuti lebih lanjut proyek Blok Masela.
“Selanjutnya, investasi ini akan ditanggung terlebih dahulu terlebih dahulu oleh KKKS pajak pada Beleid yang ada,” kata Musalam lagi.
Selain penyiapan BUMD untuk organisasi PI 10 persen pada Blok Masela, PT. MEA juga dipastikan akan ditempatkan di jatah PI Pemprov untuk dua blok migas lainnya di Maluku. Blok migas kedua tersebut, yakni WK Bula yang dikelola Kalrez Petroleum, dan WK Seram Non Bula dengan pengelola Citic Seram.
“Dua WK lainnya PI 10 persen kalau sudah selesai, kita bisa hitung (revenue) mulai 2019 sampai seterusnya, karena sudah berproduksi. Jadi mekanismenya ditalangi dulu,” tutup Musalam. (humasmaluku)
