by

Dinas Kominfo Maluku Gelar Rakor

Link Banner

,

Ambon, Demokrasi Maluku: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Rabu (03/03/2021) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), berlangsung di Manise Hotel, Jl. Kapitan Ulupaha Ambon Maluku Indonesia,

Rakor dibuka Sekretatis Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang, ST, MT. Sebagai pembicara Anggota DPRD Maluku Komisi I Amir Rumra, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Maluku Anton Lailosa, SH.

Sebagai peserta Kadis atau yang newakili Kadis Kominfo seluruh kabupaten / kota se Maluku, ASN dilingkup Dinas Kominfo Maluku dan pemangku kepentingan terkait.

Rakor berjalan kencar dan alot, kebanyakan peserta menarik soal, anggaran yang terbatas, akses internet yang terbatas, semua yang serba terbatas,

Maluku seolah-olah dilupakan oleh pemerintah pusat.

Jhoy Adrianzs Kadis Kominfo Kota Ambon mengemukakan, “kota Ambon sendiri tak terlalu bermasalah terkait akses internet, namun vagi kabupaten lain, semoga Rakor hari ini boleh menjadi perhatian, apa yang menjadi masukan dari daerah-daerah perlu di tindak lanjut, jangan hanya sebatas masukan tapi harus ditindaklanjuti, “katanya.

Dari sisi penganggaran semuanya serba terbatas, tolonglah di perjuangkan, dari segi data, forum biarlah ini boleh menjadi forum untuk menyimpan data, ruang keluar hanya satu data, Jangan provinsi punya sendiri, kabupaten sendiri, BPS sendiri lagi, pinta Joy.

Sekda ketika membacakan gubernur mengemukakan, pentingnya sinergitas, koordinasi dan koordinasi, kolaborasi dalam melakukan fungsi2 Kominfo,

Apalagi di era digitalisasi saat ini, Dinas Kominfo punya pahun 2022eran yang sangat strategis. Karena itu harus memavu diri, memahami tugas dan fungsinya sebagai Dinas yang dapat menggerakkan semua garis di pemerintahan.

Sekretaris dinas Kominfo Ir. Erni Sopalauw when interviewi, mengemukakan, tujuan dilakukan Rakor ini adalah; Menyatukan pendapat untuk kepentingan program-program tahun 2022 dan program tahun 2020, mengsikronisasi data, agar Kominfo punya satu data baik pemprov, pemkab / pemkot maupun BPS,

Terkait tema karena ke depan kita akan membuat jaringan intra pemerintah daerah seperti yang tadi kami sampaikan,  bahwa nanti ada terintegrasi antara OPD se-pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota se Maluku.

Baca Juga  Hijaukan Lingkungan, PKB Bursel dan SMS-GES Gelar Penanaman Mangrove.

Dimana semua kegiatan yang terkait dengan era globalisasi ini bisa terintegrasi antara OPD yang satu dengan OPD lainnya untuk sementara ini belum terintegrasi. k

Ke depan kita akan membangun jaringan intra pemerintahan daerah sehingga bisa mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan keputusan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. (Ritta.E.Lekatompessy).

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed