Piru, Demokrasi Malukun, Pada tanggal 25 Februari 2021, dilakukan pertemuan koordinasi bersama PLN Piru dan tim di Kantor PLN Piru serta anggota DPR RI Mercy Barends, membahas secara menyeluruh kondisi kelistrikan di tiga (3) kabupaten yang ada di Pulau Seram.
Masing-masing Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT) yang menjadi wilayah operasi PT. PLN (Persero) UP3 Masohi.
Dalam evaluasi tersebut, Mercy Barends memberikan contoh beberapa poin yang berkaitan dengan permasalahan kelistrikan.
Pertama, terkait kondisi elektrifikasi di Seram Bagian Barat. Berdasarkan pemaparan materi dengan PLN UIW Maluku dan PLN UIP Maluku beserta jajarannya di Kantor PLN UIW Maluku tanggal 22 Februari 2021, disampaikan bahwa rasio elektrifikasi Seram Bagian Barat adalah 94% (87 desa) dari total 93 desa.
Namun pada kenyataannya di lapangan bahwa masih banyak desa – desa yang mengalami listrik padam dan belum teraliri listik. Untuk itu, Mercy Barends meminta roadmap SBB secara menyeluruh seperti target yang ingin dicapai, berapa jumlah total gardu listrik, peta jaringan listrik, jumlah mesin dan berapa dayanya dll. Beliau sampaikan bahwa hal ini sangatlah penting agar kita memiliki gambaran yang terkait kelistrikan di SBB kedepannya.
Kedua, masalah terkait sering padamnya listrik di Kecamatan Taniwel. Mercy Barends sampaikan situasi yang terjadi di Taniwel bahwa listrik menyala 12 jam.
Beliau sampaikan bahwa Taniwel merupakan salah satu kecamatan tua di Maluku dan harus mendapat perhatian serius sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antara masyarakat Taniwel dengan masyarakat Pasanea yang bersebelahan yang listriknya menyala 24 jam.
Ketiga, Menurut Mercy Barends Apakah mesin-mesin yang beroperasi di SBB ini masih layak untuk beroperasi.
Disampaikan juga bahwa seharusnya ada mesin cadangan sehingga bisa memback-up jika ada mesin yang rusak.
Keempat, personel personel atau SDM yang ada di PLN. Mercy Barends mempertanyakan bagaimana kondisi personel / staf PLN di lapangan, Apakah kuotanya sudah mencukupi dan memenuhi standar yang terkait dengan pegawai lapangan PLN di SBB maupun di SBT.
Hal ini karena ada situasi penghentian sementara (moratorium) perekrutan pegawai PLN. Beliau berharap ada tenaga-tenaga teknis lokal yang memiliki kompetensi dan handal untuk ditempatkan di wilayah-wilayah wilayah PLN SBB dan PLN SBT sehingga dapat terjadi transfer keterampilan demi mendukung percepatan pembangunan SBB kedepannya.
Dalam hal ini, Manajer UP3 Masohi Bapak Adi Purnomo menjelaskan bahwa UP3 Masohi membawahi ULP Masohi, ULP Piru, ULP Kairatu, ULP Kobisonta dan ULP Bula. Untuk sistem operasi (daya mampu) listrik 24 jam berada di Piru, Kairatu dan Manipa.
Sedangkan untuk sistem operasi (daya mampu) listrik 12 jam yang terjadi di Taniwel, Buano, Tahalupu, Tonu Jaya dan Luhu. Untuk diketahui bahwa hampir semua mesin sudah melewati batas JKM.
Apabila mesin-mesin ini dipaksakan 24 jam, maka ini akan menimbulkan black out atau mesin rusak. Terkait masalah listrik di Taniwel, beliau sampaikan permohohonan maaf karena saat ini mesin yang beroperasi 1unit dengan daya listriknya sebesar 400 KW, sedangkan beban puncaknya mencapai 611 KW. Hal ini yang mempengaruhi kinerja listrik di Kecamatan Taniwel.
Mengenai mesin, seiring dengan diberlakukan kebijakan penghentian sementara (moratorium) sewa mesin dari PLN Pusat tentulah menjadi bagian bagi PLN untuk memiliki mesin cadangan. Adi Purnomo menjelaskan bahwa tersedia gardu listrik (power house) namun tiada ada unit mesin pembangkit diesel (SPD). Tentu saja hal ini juga menjadi kualitas buruk.
Pada akhirnya, Mercy Barends merespons masalah kelistrikan yang terjadi di SBB ini bahwa masalah mendasar dan utama yang terjadi di Pulau Seram, khususnya di SBB, adalah lebih pada kesiapan infrastruktur dan kondisi wilayah.
Untuk itu, beliau jelaskan bahwa dari hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan hari ini dapat diabaikan bahwa terdapat empat masalah utama di Pulau Seram yang nantinya akan menjadi bahan dan perhatian serius untuk dibicarakan bersama pihak Kementerian ESDM RI dan PT PLN (Persero) Pusat.
Selain itu, Mercy Barends juga berpendapat agar perlu koordinasi dan dukungan dari pemerintah daerah dan kerjasama masyarakat utk masalah ganti rugi tanaman untuk dapat membangun dengan pendektan yang baik demi percepatan pembangunan atau pemeliharaan instalasi listrik di SBB.
Dapat disampaikan bahwa dalam pertemuan koordinasi ini juga turut didampingi perwakilan dari PLN UIW Maluku Ramli Malawat (Humas), PLN UIP Maluku Bpk Afiandi Amin, Manajer UP3 Masohi Adi Purnomo, Manajer ULP Piru Eka Febrianti Empra, Manajer ULP Kairatu Rita Talanila dan Supervisor Kantor PLN Pelayanan Taniwel Jefri semuel tetty.
Selain itu, hadir juga Anggota DPRD Provinsi Dapil SBB Samson Atapary, SH dan dua Anggota DPRD Kabupaten SBB Jodis Rumahsoal dan Andarias Hengky Kolly, SH.
