AMBON – Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX melalui Pangkalan TNI AL (Lanal) Tual berhasil menggagalkan pengiriman 631 pohon bonsai sentigi yang diduga diangkut secara ilegal tanpa dokumen resmi ke Surabaya. Ratusan tanaman tersebut memiliki estimasi nilai ekonomi mencapai Rp5,6 miliar jika mengacu pada asumsi harga pasar luar negeri.
Pengungkapan kasus ini menjadi bentuk keseriusan TNI AL dalam mengawasi lalu lintas komoditas sumber daya alam sekaligus mencegah eksploitasi dan perdagangan tumbuhan yang tidak sesuai ketentuan hukum.
Keberhasilan tersebut disampaikan Komandan Lanal Tual, Kolonel Laut (P) Mochamad Achnaf, CTMP., M.Tr.Opsla., dalam konferensi pers di Markas Komando (Mako) Lanal Tual, Kamis (19/11/2026). Kegiatan itu turut dihadiri unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, kejaksaan, pengadilan, instansi karantina, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), serta sejumlah awak media.
Danlanal Tual mengungkapkan, kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima Unit Intelijen Lanal Tual pada 29 Oktober 2026. Informasi itu berkaitan dengan rencana pengiriman bonsai sentigi dalam jumlah besar ke luar wilayah Kepulauan Kei.
Menindaklanjuti laporan tersebut, personel intelijen Lanal Tual langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di sejumlah pelabuhan, baik pelabuhan umum maupun pelabuhan rakyat yang dicurigai menjadi jalur pengiriman.
Hasil penyelidikan akhirnya mengarah pada sebuah kontainer berwarna merah milik PT Tanto dengan nomor seri TGHU 246718. Kontainer tersebut ditemukan pada 7 November 2026 sekitar pukul 18.45 WIT di kawasan peti kemas Pelabuhan Umum Yos Soedarso, Kota Tual.
Setelah melakukan koordinasi dengan BKSDA Tual, Danlanal bersama sejumlah perwira staf dan petugas BKSDA melaksanakan pemeriksaan langsung pada 8 November 2026 sekitar pukul 10.50 WIT.
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan sebanyak 631 pohon bonsai sentigi yang telah dikemas dan siap diberangkatkan menuju Surabaya. Namun, seluruh tanaman tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pengangkutan tumbuhan.
Di lokasi pemeriksaan, petugas juga menemukan empat orang yang mengaku sebagai pemilik barang. Seluruh bonsai sentigi kemudian diamankan ke Mako Lanal Tual untuk kepentingan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
Diduga Melanggar Dua Undang-Undang
Sebagai tindak lanjut pengungkapan kasus tersebut, pada 9 November 2026 dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan Polres Tual, Kejaksaan Negeri Tual, BKSDA Tual, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Tual, Karantina Tual, serta UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Kota Tual.
Berdasarkan hasil pembahasan bersama, ditemukan indikasi dugaan pelanggaran terhadap dua ketentuan perundang-undangan.
Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pengiriman tumbuhan tanpa dilengkapi dokumen karantina sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a juncto Pasal 35 ayat (1) huruf a terancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.
Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dugaan pelanggaran Pasal 83 ayat (1) juncto Pasal 12 huruf e dan f mengatur ancaman pidana penjara satu hingga lima tahun serta denda Rp500 juta sampai Rp2,5 miliar.
Potensi Nilai Ekonomi Mencapai Rp5,6 Miliar
Selain persoalan hukum, jumlah bonsai sentigi yang berhasil diamankan juga memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.
Berdasarkan estimasi harga pasar domestik sebesar Rp3 juta per pohon, total nilai 631 bonsai tersebut diperkirakan mencapai Rp1,893 miliar.
Sementara itu, apabila menggunakan asumsi harga pasar luar negeri sebesar 500 dolar AS per pohon dengan kurs Rp18.000 per dolar AS, nilai keseluruhannya diperkirakan mencapai Rp5,679 miliar atau sekitar Rp5,6 miliar.
Pada akhir konferensi pers, Danlanal Tual secara resmi menyerahkan barang bukti kepada perwakilan Polres Tual untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Keberhasilan pengungkapan ini sekaligus mempertegas komitmen Kodaeral IX melalui Lanal Tual dalam memperketat pengawasan wilayah perairan dan aktivitas pelabuhan, khususnya terhadap praktik pengangkutan serta perdagangan sumber daya alam yang tidak sesuai aturan.
Kodaeral IX juga mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas perdagangan maupun pengiriman hasil alam tanpa dokumen resmi. Masyarakat diharapkan turut membantu aparat dengan memberikan informasi apabila menemukan indikasi kegiatan ilegal yang dapat merugikan negara dan mengancam kelestarian lingkungan.
Melalui kerja sama antara TNI AL, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pengawasan terhadap kekayaan alam Maluku diharapkan semakin optimal sehingga potensi sumber daya alam Kepulauan Kei dapat terus terjaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab.
tasya
















