Ambon, Demokrasi Maluku ; Sebanyak 35: KK di desa/Negeri Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota P secara resmi menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 di Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Selasa (03/03/2026).
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan standar keselamatan konstruksi, kecukupan luas lantai, serta akses sanitasi dan air minum.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Provinsi Maluku, DPRD dan seluruh pihak atas dukungan tersebut. Tercatat sebanyak 35 Kepala Keluarga (KK) telah merasakan manfaat dari program bedah rumah ini.
“Mewakili 35 kepala keluarga yang rumahnya telah diperbaiki, kami mengucapkan terima kasih. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Ambon,” ujar Walikota
Wali Kota j menyoroti tantangan di lapangan, terutama terkait sinkronisasi data administrasi. Banyak warga yang secara kasat mata memiliki rumah tidak layak, namun terganjal syarat desil kemiskinan atau status pekerjaan di KTP. Selain itu, status kepemilikan tanah masih menjadi penghambat utama penyaluran bantuan.
“Secara kasat mata rumahnya tidak layak, tetapi terkendala syarat administrasi, harus masuk desil 1 sampai 4. Belum lagi KTP yang bermasalah karena tidak memiliki pekerjaan, tetapi tercantum wiraswasta. Selain itu, rumah tidak bisa diperbaiki jika tanah bukan miliknya,” kata Bodewin.
Secara khusus, Wali Kota menitipkan nasib 471 unit rumah untuk eks-pengungsi Silo, Kayeli, dan Air Manis. Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Ambon telah berupaya selama 25 tahun guna memperjuangkan pembangunan rumah bagi para eks-pengungsi tersebut.
“Perencanaan dan tanah sudah siap, kami mohon dukungan pusat agar saudara-saudara kita tidak lagi tinggal di barak pengungsian,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa yang hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa perumahan adalah indikator krusial dalam statistik kemiskinan di Maluku. Ia mengakui bahwa meskipun Maluku kaya akan sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian layak masih menjadi tantangan besar.
“Seseorang masuk kategori miskin jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Rumah adalah salah satunya. Kita harus mengakui kenyataan ini agar bisa memperbaikinya,” ungkap Gubernur.
Kabar baiknya, Ia mengungkapkan bahwa perjuangan ke pemerintah pusat mulai membuahkan hasil. Untuk tahun 2026, Maluku dijadwalkan menerima bantuan stimulus sebanyak 2.998 unit rumah.
Selain kuantitas, Gubernur juga menyoroti besaran dana bantuan yang saat ini berada di angka Rp. 20 juta per unit.
Menurutnya, angka tersebut sangat terbatas mengingat tingginya harga bahan bangunan di wilayah kepulauan seperti Maluku.
“Kami sudah menyurat ke Menteri Perumahan agar biaya stimulan ini ditambah atau disetarakan dengan daerah lain. Karena Bahan konstruksi kita di Maluku ini kan mahal,” tambahnya.
Di akhir acara, Gubernur berpesan agar masyarakat yang telah menerima bantuan dapat merawat huniannya dengan baik.
Hadir dalam acara tersebut Saadah Uluputy anggota DPR RI, Asal Fraksi Keadilan Sejahtera, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Jhon Lewerissa, Walikota Ambon, Ketua DPRD Kota Ambon, pimpinan OPD terkait, Kepala Kejaksaan Tinggi atau yang mewakili, Kepala Balai Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku, Raja Negeri Hative Kecil, serta masyarakat penerima bantuan BSPS.(*)
